Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengakui secara terbuka bahwa sejumlah pelaksanaan proyek dan program strategis pemerintah masih terdapat berbagai keculasan.
Mulai dari praktik maling di program Makan Bergizi Gratis (MBG), lokasi program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih (KDKMP) yang tidak sesuai, hingga masih terpuruknya kesejahteraan nelayan di Indonesia.
Zulhas membeberkan bahwa program MBG sempat ternoda oleh aksi penyalahgunaan dan tindak pidana korupsi yang kini telah masuk ke ranah hukum. Ia menegaskan, pemerintah sedang bekerja keras melakukan penertiban secara menyeluruh dalam satu-dua bulan ke depan.
“Tapi ada juga yang enggak berhasil, kita akui. Misalnya makanan bergizi, betul banyak culas, banyak maling di situ, banyak penyalahgunaan, kita akui diproses hukum sudah. Kami bekerja keras sekarang untuk ditertibkan,” ujar Zulhas di Kantor BPDLH, Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Selain MBG, Zulhas menyoroti kejanggalan dalam pembangunan puluhan ribu KDKMP. Ia menemukan adanya program koperasi yang dipaksakan berdiri di lokasi yang tidak masuk akal, seperti wilayah pegunungan yang sulit diakses kendaraan.
“Ada juga pekerjaan yang besar membangun koperasi 80.000, tidak gampang. Ada yang di gunung, ya kami tertibkan. Kalau di gunung orang enggak bisa naik, mobil enggak bisa naik, masa ada. Nah, itu ya kami tertibkan, tapi saya lagi cek di mana, apa sebab dan kenapa,” lanjutnya.
Tak hanya itu, Zulhas juga menyoroti ketimpangan kesejahteraan antara petani dan nelayan. Meski Nilai Tukar Petani (NTP) berhasil melonjak dari 116 ke 127, Nilai Tukar Nelayan (NTN) masih sangat rendah di angka 103,9.
Kondisi tersebut menjadikan kelompok nelayan sebagai salah satu lapisan masyarakat paling miskin di Indonesia yang sangat bergantung pada bantuan sosial pemerintah.
“Paling miskin itu nelayan. 103,9. Sedih kita itu saudara kita. Dia kalau enggak dibantu beras, enggak dibantu dana cash, enggak bisa sekolah anaknya,” ungkap Zulhas.
Penyebab utama kemiskinan nelayan, menurut Zulhas, adalah regulasi yang rumit serta keterbatasan sarana penangkapan ikan. Nelayan lokal yang mayoritas bermodal kapal kecil tidak mampu melaut hingga ke perairan jauh. Celah ini dimanfaatkan oleh kapal-kapal asing berkapasitas besar untuk mencuri sumber daya laut Indonesia.
“Ikan kita menurut Menteri Kelautan 200 triliun lebih per tahun dicuri karena nelayan negara lain punya kemampuan, kapalnya besar. Negara-negara lain banyak masuk ke tempat kita karena nelayan kita tadi, miskin tidak berdaya, punya kapalnya kecil, enggak bisa ke tengah,” jelasnya.
Zulhas menyebut bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berfokus membenahi sektor kelautan dan menargetkan peningkatan Nilai Tukar Nelayan hingga mencapai angka 120 dalam dua tahun ke depan.
“Itu yang tidak boleh terjadi di negara Pancasila. Enggak boleh terjadi. Kita enggak boleh merasa itu bukan saudara kita, saudara kita, sebangsa dan setanah air. Harus kita angkat,” ucapnya.
Ia menyampaikan permohonan maaf atas hal-hal yang belum berjalan maksimal dan meminta dukungan masyarakat dalam proses pembenahan mendasar ini.
“Ya tadi, ada yang berhasil ada yang tidak. Yang tidak berhasil kita minta maaf, kita bekerja keras, kita perbaiki. Mohon doanya,” tuturnya.